Manajemen Aset Rumah Sakit

Perlakuan Aset Tetap di rumah sakit selain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, juga diperlukan manajemen aset yang ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari rumah sakit sehingga dapat meningkatkan pelayanan serta pendapatan, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi rumah sakit kepada masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan ruang lingkup pengelolaan barang milik Negara adalah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi  penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan), pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Secara sederhana manajemen aset terdiri dari lima tahapan yaitu : Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset dalam pengawasan dan Pengendalian asset (Supriyadi : 2008p.30).

1.       Inventarisasi Barang Milik Negara

Inventarisasi Aset ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pembukuan asset atau pelaksanaan penatausahaan/administrasi sehingga seluruh BMN dapat dibukukan secara seragam dan dapat dengan mudah diketahui jumlah fisik, lokasi serta kondisinya.

Bagian Aset & Inventaris memiliki tugas menghimpun data inventaris / asset termasuk menyimpan seluruh dokumen kepemilikan yang dibantu oleh pengurus barang yang ada pada tiap-tiap unit kerja dan secara periodic (persemester atau pertahun) menyampaikan Rekapitulasi Inventaris kepada bagian Aset & Inventaris.

Tahapan Inventarisasi BMN adalah sbb :

A.      Persiapan

a.       Membentuk tim inventarisasi

b.      Membagi tugas dan menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi

c.       Mengumpulkan dokumen BMN

d.      Menyiapkan label sementara

e.      Membuat denah ruangan, memberi nomor ruangan dan menentukan penanggung jawab ruangan.

f.        Menyiapkan kertas kerja inventarisasi.

B.      Pelaksanaan

a.       Menghitung jumlah BMN per sub-sub kelompok barang.

b.      Mencatat BMN ke dalam kertas kerja inventarisasi.

c.       Menempelkan label pada BMN yang telah dihitung.

d.      Menentukan kondisi BMN dengan criteria baik, rusak ringan dan rusak berat.

e.      Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

f.        Membandingkan LHI dengan dokumen BMN yang ada.

g.       Membuat daftar BMN yang tidak ditemukan, belum pernah dicatat, dan rusak berat serta dafta koreksi nilai.

h.      Menyampaikan LHI kepada Pengelola Barang.

C.      Tindak Lanjut

a.       Menelusuri BMN yang tidak ditemukan.

b.      Membuat usulan penghapusan BMN yang rusak berat.

c.       Menindaklanjuti hasil inventarisasi ke dalam SIMAK-BMN.

Kegiatan inventarisasi dimulai dengan membuat kodefikasi BMN.  System kodefikasi BMN di dasarkan pada penggolongan, kepemilikan dan lokasi barang sesuai dengan kode yang dietapkan oleh departemen Keuangan.  Menurut kode yang ditetapkan Departemen Keuangan dalam PMK No.59/PKM.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, barang dapat diklasifikasikan ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, sub-sub kelompok.

2.       Legal Audit

Legal Audit yaitu menentukan inventarisasi status penguasaan asset dengan cara mengecek semua sertifikat dan bukti kepemilikan asset, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor dan sebagainya.

Legal audit akan memberikan manfaat yang besar terutama untuk menentukan BMN mana yang seharusnya diikutsertakan dalam pencatatan asset tetap pada Laporan Keuangan BLU.  Legal audit dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah legal menyangkut status kepemilikan asset, antara lain status hak penguasaan yang lemah, asset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan asset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

3.       Penilaian Aset

Penilaian asset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas asset yang dikuasai. Dari penilaian asset ini akan dapat diketahui adanya asset yang tidak dapat dinilai fair value-nya pada saat penilaian asset ini dikarenakan sudah sangat tua dan tidak lagi ada pasar untuk asset tersebut, sehingga asset tersebut sulit diperkirakan nilainya dimasa kini, atau adanya barang-barang hibah tanpa informasi nilai perolehannya.

4.       Optimalisasi Aset

Optimalisasi asset merupakann proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan (potensi, fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang bdimiliki asset tersebut.  Dalam tahapan ini asset yang dikuasai rumah sakitdiidentifikasi dan dikelompokan atas asset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.

Bentuk-bentuk optimalisas pemanfaatan asset dapat berupa :

A.      Penyewaan Aset

B.      Pinjam Pakai

C.      Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

D.      Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)

Contoh optimalisasi asset ada ruang yang tak digunakan untuk perawatan pasien dapat disewakan sebagai ruang serbaguna bagi pihak lain.

5.       Pengawasan dan Pengendalian Aset

Salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja keempat aspek diatas adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA).  Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam system dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan terhadap asset dapat termonitor dengan jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya.

Bentuk pengawasan dan pengendalian lain yang harus dilakukan adalah melakukan cek list rutin untuk :

a.         Cek list pemantauan pengadaan asset.

b.        Cek liat pemantauan dan evaluasi entry data pengadaan asset baru.

c.         Cek list pemantauan dan evaluasi data asset yang dihentikan dari penggunaannya.

d.        Cek list pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan mutasi data asset.

Posted in: